Dalam upaya penselarasan pengelolaan keuangan dan manajemen asset pemerintah daerah, tercatat untuk pertama kalinya Provinsi Papua mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang disampailan sendiri oleh Dirjen BPK Republik Indo esia pada jumaat, 12 juni 2015.
Sebagai hasil sebuah kerja keras dari seluruh perangkat pemerintah daerah di provinsi papua, dan juga ide kreatif dari BPKAD provinsi dalam membemtuk tim focus maupun tim satgas yang di optimalkan untuk segera melengkap kejanggalan asset melalui audit BPK tahun 2013 lalu, yang dalam audit itu provinsi Papua mendapat opini Wajar dengan Pengecualian (WDP), pada asset.
Hasil perbaikan itu telah nyata berhasil, tetapi keberhasilan itu bukanlah suatu kebahagiaan yang harus dinikmati, melainkan sebagai suatu beban yang harus dipikul dalam mempertahankan opini yang ada.
Kenapa tidak bisa, kotamadya Jayapura telah membuktikn mampu untuk mempertahan opini WTP yang kedua kalinya, maka provinsipun harus bisa meraih prestasi yang sama.
Sukacita yang besar semestinya dijadikan cambuk untuk mempersiapkan diri selama lebih kurang enam bulan kedepan dengan terus mengoptimalkan kinerja dalam pembenahan asset maupun pengelolaan keuangan provinsi supaya dapat mempertahankan opini yang ada.
